Kalbar

4 bulan yang lalu

BKKBN Kalbar Apresiasi Tim Penyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan

Marupek

Selasa, 25 Januari 2022 - 14:47 WIB

Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar Muslimat menunjukan Dokumen/Surat Peraturan Gubernur tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan. Foto :istimwa

Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar Muslimat menunjukan Dokumen/Surat Peraturan Gubernur tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan. Foto :istimwa

HARIAN BERKAT –  Amanat Perpres Nomor 153 tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) agar setiap tingkatan wilayah dapat menyusun suatu Rancangan Induk/Grand Design Pembangunan Kependudukan (RIPK/GDPK) untuk merekayasa dinamika kependudukan di daerahnya.

Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Muslimat, S.Sos.,M.Si, mengatakan  Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN tentang Rencana strategis BKKBN tahun 2020-2024. “Kegiatan prioritas pemaduan kebijakan pengendalian penduduk memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa kepemilikan GDPK,” katanya saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan Koordinasi Pembentukan GDPK 5 pilar bagi Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat baik melalui daring maupun luring di Aula Kencana BKKBN Kalbar, Senin 24 Januari 2022.

Sementara itu, kata Muslimat, pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga. “Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas serta penataan administrasi kependudukan dan ini adalah merupakan 5 bidang indikator GDPK,” jelasnya.

Lebih lanjut Muslimat, menerangkan GDPK yang disusun akan memiliki kekuatan dari aspek regulasi. Diharapkan indikator indikator GDPK tersebut akan diintegrasikan dalam RPJPD provinsi, kabupaten/kota yang berlaku untuk periode 20 tahun.

“Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dapat digunakan oleh pemangku kebijakan sebagai acuan perencanaan pembangunan kependudukan di semua tingkatan wilayah,” ungkap Muslimat.

Dalam kesempatan ini Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Tim Penyusun GDPK (Akademisi, Instansi terkait), Biro Hukum, Biro Kesra Sekda Kalbar yang memfasilitasi dokumen GDPK sehingga menjadi Peraturan Gubernur (Pergub).

Disela sela kegiatan ini diserahkan juga Dokumen/Surat Peraturan Gubernur tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Nomor 214 tanggal 24 Desember 2021 dari Pemprov Kalbar (Biro Kesra) ke Tim Penyusun GDPK Provinsi Kalimantan Barat. ***

Berita ini telah dibaca 22 kali

Berita Lainnya