Kalbar Pontianak

3 hari yang lalu

Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Penting Untuk Perencanaan Program Pembangunan

Marupek

Sabtu, 14 Mei 2022 - 06:12 WIB

Foto bersama Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar Muslimat, S.Sos dan Koordinator Bidang Dalduk Drs. Gugus Suprayitno, M.Si.(tengah) beserta pada peserta pada kegiatan Fasilitasi Teknis Manajemen Data Pada Rumah Data Kependudukan Bersama Mitra Kerja. foto: istimewa

Foto bersama Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar Muslimat, S.Sos dan Koordinator Bidang Dalduk Drs. Gugus Suprayitno, M.Si.(tengah) beserta pada peserta pada kegiatan Fasilitasi Teknis Manajemen Data Pada Rumah Data Kependudukan Bersama Mitra Kerja. foto: istimewa

HARIAN BERKAT- Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat Drs. Gugus Suprayitno, M. Si, mengatakan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga sebagai kelompok kegiatan masyarakat yang berfungsi sebagai pusat data dan informasi kependudukan di tingkat mikro, menjadi krusial peranannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Keberadaan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga penting untuk didirikan di seluruh desa, untuk memasok kebutuhan-kebutuhan data yang akan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan,” ungkapnya, pada kegiatan Fasilitasi Teknis Manajemen Data Pada Rumah Data Kependudukan Bersama Mitra Kerja, di Hotel Golden Tulip Pontianak, pada Selasa dan Rabu 10 dan 11 Mei 2022.

Gugus Suprayitno mengatakan tujuan kegiatan ini adalah, terfasilitasinya Pengelola Rumah Data Kependudukan dalam memanfaatkan dan mengitegrasikan data Kampung KB (Keluarga Berkualitas) yang melibatkan seluruh mitra, termasuk dosen pembimbing dan mahasiswa KKN dari Perguruan Tinggi sehingga memelihara dan menumbuhkan Rumah DataKu pada Kampung Keluarga Berkualitas.

Ia melanjutkan pola kegiatan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga yang berbasis pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan data, akan meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya data dan informasi kependudukan bagi pembangunan. “Data-data yang dihasilkan merupakan artikulasi kepentingan masyarakat secara lebih luas,” ujar Gugus Suprayitno.

Gugus Suprayitno, kembali memaparkan penduduk sebagai objek dan subjek pembangunan perlu dikenali, diidentifikasi, dipilah, dianalisis sehingga intervensi pembangunan nasional tepat sasaran. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dalam bagian Data dan Informasi mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga sebagai bagian dari pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga. “Upaya tersebut dilakukan melalui registrasi vital, sensus, dan survei, baik kepada individu maupun keluarga,” ucapnya.

Ia mengatakan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dinyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga. “Peran serta tersebut dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan pihak swasta,” ujar Gugus Suprayitno.

Gugus Suprayitno, melanjutkan tersedianya data dan indikator pembangunan yang terkini, valid dan terpercaya merupakan kebutuhan penting bagi pelaksanaan intervensi pembangunan diseluruh tingkatan wilayah. Pada tingkat agregat pelaksanaan desentralisasi akan sangat membantu proses “bottom up”. Hal itu disebabkan karena pemerintah pusat telah mendelegasikan sebagian besar kewenangannya dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan ke tingkat kabupaten/kota bahkan sampai ke tingkat desa seiring dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Kabupaten/kota saat ini memiliki kewenangan yang lebih besar untuk menyusun perencanaan pembangunan dan menentukan apa yang terbaik untuk wilayahnya. Bahkan dengan kebijakan dana desa, maka desa juga diberikan otonomi yang luas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” tegasnya.

Kegiatan yang diselenggarakan Bidang Dalduk (Pengendalian Penduduk) Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat ini diikuti oleh mitra dari Provinsi Kalimantan Barat diantaranya BPS, Dinsos, Pemdes, Poltekes, Biro Kesra, IPADI, Koalisi Kependudukan, Pusat Studi Kependudukan Untan, Pengelola Rumah Data Kependudukan, Pengurus Kampung KB, OPDKB, BKKBN.

Kegiatan dibuka oleh Drs. Gugus Suprayitno, M.Si. Koordinator Bidang Dalduk dan diakhiri dengan penutupan oleh Muslimat, S.Sos., M.Si. Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, dengan lima pemberi materi dan diikuti sekitar 50 orang peserta. ***

Berita ini telah dibaca 21 kali

Berita Lainnya