Kalbar

4 bulan yang lalu

Upaya Pemerintah Melalui BKKBN Bantu Tingkatkan Pendapatan Keluarga dari Program UPPKA

Marupek

Rabu, 26 Januari 2022 - 17:55 WIB

Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar Muslimat, saat menyampaikan sambutan pada sosialisasi media dan materi KIE pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor di ruang pertemuan Dinas Kesehatan PP dan KB Mempawah. Foto: Istimewa

Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar Muslimat, saat menyampaikan sambutan pada sosialisasi media dan materi KIE pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor di ruang pertemuan Dinas Kesehatan PP dan KB Mempawah. Foto: Istimewa

HARIAN BERKAT – Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) adalah Program sangat strategis pemerintah yang dikelola BKKBN melalui program kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) sesuai Peraturan Kepala BKKBN nomor 17  tahun 2020 yang dulu berdasarkan Undang-undang nomor 52 tahun 2009. Namanya dulu lebih dikenal dengan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

“Kenapa diubah kelompok UPPKS menjadi kelompok UPPKA karena kelompok ini diwadahi anggota-anggota akseptor atau ibu- ibu peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi,” ujar Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar Muslimat saat menghadiri sosialisasi media dan materi KIE Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) akseptor di ruang pertemuan Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Mempawah, Rabu 26 Januari 2022.

Upaya pemerintah melalui BKKBN adalah ingin meningkatkan pendapatan keluarga dengan usaha pemberdayaan yang tergabung dalam UPPKA melalui pembekalan dan sosialisasi peningkatan skill kelompok UPPKA bagaimana ke depannya bisa berupaya untuk meningkatkan atau menambah penghasilan Kepala keluarga.

Sejak reformasi, BKKBN tidak lagi diperkenankan untuk memberikan bantuan atau modal bagi kelompok UPPKS yanga sekarang dikenal dengan UPPKA, karena sudah ada badan khusus yang menanganinya seperti Koperasi Usaha Menengah Kecil yang ada di masing-masing kabupaten atau kota bisa juga melalui BUMN atau perusahaan Swasta dan BKKBN,  dalam hal ini bekerja sama dan bisa memfasilitasi kelompok-kelompok yang sudah memenuhi syarat atau layak untuk diajukan mendapatkan bantuan usaha.

“Jadi peran BKKBN untuk meningkatkan skill ibu-ibu dalam mengelola usaha-usaha ke depan,” ujar Muslimat.

Selain itu, BKKBN juga menyiapkan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG).

“Ada Kelompok yang membutuhkan alat, seperti alat usaha untuk mengelola makanan ringan itupun berdasarkan data dan penilaian atau kreteria yang dibina oleh BKKBN,” jelas Muslimat.

Melalui BKKBN, diharapkan kelompok UPPKA ini bisa berkolaborasi di Kampung KB dimana di Kampung KB tersebut ada program DAHSAT.

“Keterlibatan kelompok UPPKA di Kampung KB dengan tujuan usahanya bisa mengelola makanan lokal bagi anak-anak yang terpapar Stunting,” harapnya.

Selanjutnya, Muslimat berharap kelompok UPPKA ini bisa tumbuh di Kampung KB, dimana selama ini masih ada kelompok UPPKA yang belum terbentuk di Kampung KB, supaya bisa berkolaborasi di Kampung KB yang ada di Kabupaten Mempawah.

Sasaran kelompok Lokus Pro PN PEK akseptor 42 kelompok se Kalimantan Barat

Selain itu pesan Muslimat, agar ibu-ibu Kelompok UPPKA mengikuti dengan serius materi yang diberikan, mudah-mudahan nanti mendapatkan pengetahuan dan bisa disosialisasikan di masing-masing wilayah kelompok.

Kepada PKB/PLKB di Kabupaten Mempawah, Muslimat berharap agar dapat mendampingi kelompok-kelompok ini guna menyampaikan pengetahuan atau hal-hal yang bisa difasilitasi.

“Diharapkan juga dapat dibantu kebutuhannya dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan kelompok UPPKA bersama-sama OPD-KB, PKB/PLKB setempat untuk dapat melaporkan kegiatannya. Dimana kegiatan ini termasuk Proyek Prioritas Nasional (PRO PN), maka Kami setiap bulannya akan melaporkan aktivitas kegiatan Kelompok UPPKA ke Departemen Keuangan dan BKKBN Pusat,” terang Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Muslimat.

Sementara,  Sekretaris Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Mempawah Dra. Suharyani, M.Si, mewakili Kepala Dinkes PPKB saat membuka kegiatan sosialisasi ini mengatakan, agar pemberdayaan ekonomi keluarga dapat berjalan sesuai yang diharapkan, terutama pada akseptor aktif selalu dalam pengawasan dan penanganan secara profesional, sehingga yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat terealisasi dalam waktu yang singkat.

“Kita harus melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama. Dengan demikian di kelompok UPPKA perlu adanya koordinasi, komunikasi dan kerjasama baik dengan OPD – KB yang menanganinya, PKB/PLKB agar semua berjalan sesuai yang diharapkan,” ujar Suharyani.***

Berita ini telah dibaca 6 kali

Berita Lainnya