Selanjutnya, Wamendagri mengingatkan kepada pemerintah daerah, desa, dan kelurahan mengenai pentingnya pengelolaan data dan informasi desa serta kelurahan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan evaluasi anggaran.
Baca Juga: Kemendagri Siap Pasang Tarif Rp1000 untuk Cek NIK
“Oleh karena itu, saya imbau pemerintah daerah untuk mendorong pengelolaan data profil desa dan kelurahan (prodeskel) serta menjadikan data prodeskel sebagai dasar penyusunan dan perencanaan anggaran,” ucap Wamendagri.
Kegiatan rakor itu dibarengi pula dengan pengumuman juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2022 serta peluncuran e-Prodeskel dan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0.5.
Baca Juga: Kasus Suap Dana PEN, KPK Perpanjang Penahanan Eks Dirjen Kemendagri
Selanjutnya Wamendagri John Wempi mengetakan bahwa pada kesempatan ini, diluncurkan pula e-Prodeskel sebagai bentuk pengembangan prodeskel yang ada dan aplikasi Siskeudes Versi 2.0.5 dengan penambahan fitur tagging kegiatan dan pemantauan pelaksanaan belanja desa bagi pemerintah ataupun pemerintahan daerah.
Sejauh ini, data dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mencatat Siskeudes telah diterapkan pada 93 persen dari 74.961 desa yang ada. Sistem tersebut merupakan aplikasi resmi dari pemerintah serta satu-satunya aplikasi yang digunakan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.***
