“Ini mungkin perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan agar perawat melayani namun diperhatikan dari sisi kesejahteraan,” ujar Joni.
Berikutnya ada isu penghapusan kontrak 2023. PPNI Kapuas Hulu berusaha mendorong agar perawat bisa diperhatikan DPRD, Dinkes dan Pemkab Kapuas Hulu.
“Mohon diperhatikan untuk diajukan formasi di ASN dan PPPK,” ujarnya.
Ketua DPW PPNI Kalbar, Haryanto menuturkan, PPNI adalah salah satu organisasi besar di Kalbar. Sudah ada 14 DPD PPNI di Kapuas Hulu.
“Totalnya ada tujuh ribu anggota,” ungkapnya.
Dua tahun ini perawat terdepan dalam pelayanan, bahkan lumayan banyak korban kemanusiaan dalam memerangi Covid-19. Data World Health Organization (WHO) menyampaikan ada 30 ribu perawat diperlukan, karena banyak yang jadi korban kemanusiaan penanganan Covid-19.
“Awal-awal penangan covid di Provinsi Kalbar shift penugasan perawat padat. Semoga bisa diantisipasi ke depan, harus ada solusi,” tuturnya.
Dinamika dan permasalahan terkait profesi perawat tidak lepas. Terkait SDM banyak perawat yang jadi guru besar. Selain itu, perlu dipikirkan banyak perawat yang lulus setiap tahunnya.
“Terkait kompetensi, selalu diadakan uji kompetensi pada perserta yang belum lolos,” timpalnya.
PPNI pusat punya programkan 1 desa 1 perawat. Ini bisa mewujudkan kesehatan yang lebih baik di masyarakat.
“Kalau melihat dana desa, ini bisa untuk mewujudkannya,” tuntas Haryanto.
Musda V PPNI Kapuas Hulu dihadiri perawat se Kapuas Hulu. Kegiatan berlangsung dengan tertib, serta menerapkan protokol kesehatan. ***
